WARTALENSAINDONESIA, Bandar Lampung — DPRD Kota Bandar Lampung menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato perdana Eva Dwiana sebagai Wali Kota Bandar Lampung periode 2025-2030, Rabu (5/3/2025).
Dalam sambutannya, Eva memaparkan sejumlah program prioritas atau program kerja pemerintah tahun 2025-2030.
Pertama; menjaga keamanan dan ketertiban di daerah melalui kerjasama dengan forkompimda dan tokoh agama/ tokoh masyarakat/ tokoh pemuda.
Kedua; meningkatkan kerukunan umat beragama dan toleransi antar umat beragama melalui optimalisasi peran forum kerukunan umat beragama (FKUB).
Ketiga; wisata rohani. Keempat; memberikan kemudahan investasi dan mendorong penciptaan lapangan kerja.
Kelima; meningkatkan layanan air bersih hingga 60.000 rumah (sr).
Keenam; mengendalikan inflasi di Bandar Lampung melalui optimalisasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), operasi pasar, pasar murah; pemberian bantuan bibit cabe, tomat dan bawang merah kepada warga masyarakat untuk di tanam di pekarangan rumah (komoditi ini memberikan kontribusi bagi inflasi).
Ketujuh; pengembangan UMKM, IKM dan koperasi melalui pendampingan teknis dan marketing serta pinjaman tanpa bunga.
Kedelapan; biling (bina lingkungan) untuk siswa SD dan SMP, perlengkapan sekolah gratis.
Kesembilan; beasiswa bagi siswa SMP untuk melanjutkan ke SMA dan beasiswa bagi siswa SMA yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.
Kesepuluh; bantuan bagi pondok pesantren. Kesebelas; beasiswa bagi ASN (S1 dan S2).
Kedua belas; meningkatkan literasi (gemar membaca) bagi masyarakat khususnya pelajar.
Ketigabelas; pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kota Bandar Lampung.
Keempatbelas; layanan kesehatan ke rumah warga untuk masyarakat rentan.
Kelimabelas; meningkatkan sekolah disabilitas bunda.
Keenambelas; pembangunan infrastruktur dan lingkungan.
Ketujubelas; perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban KDRT.
Kedelapanbelas; meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan.
Kesembilanbelas; peningkatan pemanfaatan layanan digital (program seribu wajah pada MPP).
Terakhir; pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penguatan peran APIP, peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum, digitalisasi dan merit sistem.
“Program kerja ini telah selaras dengan asta cita presiden republik indonesia, bapak Prabowo Subianto,” katanya.
Eva juga memaparkan perihal penangan banjir yang terjadi di Bandar Lampung pada 17 Januari, 21 Februari, 27 Februari dan 1 Maret.
Termasuk upaya yang telah dilakukan yakni mengevakuasi warga yang terdampak banjir; membangun rumah warga yang rusak/ rubuh akibat banjir;
memberikan bantuan makanan dan perlengkapan lainnya (melalui bpbd dan bantuan dari kemensos)
perbaikan drainase dan talud sungai yang terkena dampak banjir.
“Mengangkut sampah dan sedimen yang ada di drainase dan sungai biaya atas kegiatan ini terdapat pada bantuan tak terduga (BTT),” katanya.
Pemkot juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten pesawaran untuk membantu mengatasi banjir di Kota Bandar Lampung dalam melakukan pengendalian banjir.
Program jangka pendek yang telah dan akan dilakukan untuk pengendalian banjir di Kota Bandar Lampung pada tahun 2025 :
1. normalisasi sungai membersihkan drainase dari sampah dan sedimen.
2. memperlebar dimensi penampungan drainase dan memperdalam drainase sesuai kontur.
3. Memperbaiki talud yang rusak dan meninggikan talud di sepanjang sungai yang memiliki resiko terjadinya banjir dengan intensitas tinggi.
4. Mereview dan menata tupoksi kecamatan dan dinas lingkungan hidup.
5. Rehab beberapa jalan yang rusak akibat banjir.
6. mendorong komersial dan perusahaan besar khususnya yang ada di Kecamatan Panjang dan wilayah lainnya untuk membuat sumur resapan dan jika tanahnya memungkinkan untuk dibuat embung sebagai media harvesting.
7. Pemeliharaan drainase dan sungai dari sedimen dan sampah secara rutin.
8. melakukan melakukan kajian teknis per-daerah aliran sungai (DAS).
9. pengadaan embung di wilayah hulu (kabupaten Pesawaran dan kabupaten Lampung Selatan);
menyediakan anggaran yang cukup atau sesuai kebutuhan untuk mengatasi banjir (TAPD).***
