PANTAU LAMPUNG– Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan KPU Provinsi Lampung di Emersia Hotel selama tiga hari mendapat kritik dari Forum Muda Lampung (FML) Jabodetabek. Kegiatan tersebut dinilai menghabiskan anggaran yang besar dan tidak sesuai dengan arahan pemerintah mengenai efisiensi pengeluaran.
Ketua Umum FML Jabodetabek, Arfan ABP, menegaskan bahwa evaluasi kinerja KPU memang diperlukan, tetapi pelaksanaannya harus lebih bijaksana.
“Kami menyoroti kegiatan ini karena tidak mencerminkan upaya efisiensi anggaran yang diinstruksikan pemerintah. FGD bisa dilakukan dengan cara yang lebih hemat, tanpa mengurangi efektivitasnya,” ujar Arfan, Senin (3/3/2025).
Usulan Alternatif dan Harapan Transparansi
Menurut Arfan, ada berbagai cara agar evaluasi tetap berjalan tanpa membebani anggaran negara.
“KPU bisa mempertimbangkan metode yang lebih efisien, seperti diskusi daring atau pemanfaatan fasilitas pemerintah. Ini bisa menghemat biaya tanpa mengurangi substansi evaluasi,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana, agar masyarakat lebih percaya terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
“Kami berharap KPU Provinsi Lampung mendengar kritik ini dan menerapkan kebijakan yang lebih efisien serta akuntabel di masa depan,” tandasnya.
Dengan adanya kritik ini, diharapkan KPU dapat lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran, sehingga setiap kegiatan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat dan demokrasi.***
