PANTAU LAMPUNG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pringsewu mengungkapkan tantangan besar dalam memenuhi hasil pembahasan pokok pikiran (pokir) DPRD Pringsewu. Minimnya anggaran menjadi hambatan utama dalam mengakomodasi perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi prioritas masyarakat.
Hal ini disampaikan dalam diskusi yang digelar Pansus Pokir DPRD Pringsewu, dipimpin oleh Ketua Pansus Anton Subagyo, Wakil Ketua Sudiyono, serta sejumlah anggota lainnya. Diskusi tersebut juga melibatkan Satuan Kerja PUPR, Bappeda, dan Inspektorat.
Kepala Dinas PUPR Pringsewu, Ahmad Syaifuddin, menjelaskan panjang jalan kabupaten mencapai 689,5 kilometer, dengan mayoritas jalan mengalami kerusakan ringan hingga berat. Ia menyebutkan, untuk memastikan jalan dalam kondisi baik, dibutuhkan anggaran hingga Rp1,5 triliun.
“Melihat kebutuhan yang sangat besar, jelas tidak memungkinkan seluruhnya terealisasi. Karena itu, harus ada skala prioritas,” ujar Ahmad.
Menurut Ahmad, Dinas PUPR hanya mampu mengalokasikan sekitar Rp4–5 miliar per dapil (daerah pemilihan), dengan total kebutuhan mencapai Rp20–25 miliar per tahun untuk lima dapil di Pringsewu. Anggaran ini akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama DPRD agar fokus pada lokasi prioritas.
Ia menambahkan, sumber anggaran untuk infrastruktur berasal dari APBD kabupaten, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sebagian besar DAK dialokasikan untuk proyek prioritas, seperti peningkatan kualitas jalan pada 12 ruas utama, termasuk Banyumas-Way Kunyir, Waluyojati-Gemahripah, dan Sukamulya-Banjarejo.
Ketua Pansus Pokir DPRD, Anton Subagyo, menyatakan pansus telah memutuskan untuk menambah alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp10 miliar pada tahun 2026. Langkah ini diharapkan dapat mencegah semakin meluasnya kerusakan jalan.
“Pansus juga mengusulkan agar perbaikan jalan rusak ringan dan sedang menggunakan rigit beton agar lebih tahan lama,” kata Anton.
Sementara itu, Sudiyono, Wakil Ketua Pansus, mengingatkan pentingnya membangun wajah ibukota kabupaten. Ia menyoroti pelebaran jalan di Pekon Sidoharjo yang telah dimulai sejak 2017 namun belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Anggota Pansus, Agus Irwanto, mengajak seluruh pihak untuk melakukan lobi ke pemerintah pusat guna mendapatkan tambahan anggaran. “Tanpa upaya mencari peluang pendanaan tambahan, Pringsewu akan sulit berkembang,” tegasnya.
Diskusi tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam mengatasi keterbatasan anggaran. Skala prioritas tetap menjadi kunci untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif dan berkelanjutan.***
