PANTAU LAMPUNG— Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, menegaskan komitmennya untuk memastikan proses rekrutmen pendamping desa 2025 bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Yandri menyampaikan ancamannya terhadap oknum yang terlibat dalam praktik calo selama proses rekrutmen, menyusul banyaknya laporan masyarakat terkait hal ini.
“Jika ada yang bermain-main, kita laporkan ke polisi. Tangkap saja supaya ada efek jera,” ujar Yandri dengan tegas.
Yandri memastikan bahwa proses rekrutmen tidak akan memungut biaya apa pun. Posisi pendamping desa akan diisi oleh individu yang lolos seleksi administratif dan evaluasi, tanpa campur tangan transaksi ilegal. Proses seleksi ini akan dilakukan secara transparan dan terbuka untuk semua peserta.
“Kami pastikan tidak ada pungutan satu rupiah pun dalam proses ini. Pendamping desa harus lolos seleksi dengan transparan dan terbuka,” tambahnya.
Ia juga mendorong masyarakat untuk tidak ragu mengikuti proses seleksi dan segera melaporkan pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi dengan meminta bayaran. Yandri menjamin perlindungan bagi pelapor untuk memastikan keadilan dalam proses rekrutmen.
“Jangan takut ikut tes. Kalau ada yang minta bayaran, laporkan saja. Ini untuk memastikan rekrutmen bersih dan adil,” tegas Yandri.
Langkah ini, menurut Yandri, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang bersih dari KKN, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan pentingnya profesionalisme dalam membangun desa untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Jika ada pemerintahan desa yang bermain-main, apalagi memotong hak pendamping desa, kami akan tindak tegas. Ini perintah langsung dari Presiden Prabowo. Tidak ada kompromi demi membangun desa yang lebih baik,” pungkas Yandri.***
