PANTAU LAMPUNG– Aktivis yang tergabung dalam Nurani 98 mengkritik keras sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai tidak berani mengusut dugaan tindak pidana korupsi (KKN) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya. Kritik ini disampaikan setelah KPK tidak kunjung menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh Nurani 98 pada 10 Januari 2022, yang sudah tiga tahun lamanya terpendam.
Presidium Nurani 98, Ray Rangkuti, menyayangkan ketidaktegasan KPK dalam menangani kasus-kasus yang diduga melibatkan orang-orang dekat kekuasaan, khususnya Jokowi. Menurut Ray, sikap KPK yang seolah menutup mata terhadap laporan terkait keluarga Jokowi menjadi bukti ketidakberanian lembaga antikorupsi tersebut.
“Ini yang memilukan dari KPK yang sekarang,” ujar Ray.
Ray juga membandingkan penanganan KPK terhadap kasus Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, yang disebutnya sangat cepat. Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku, meskipun menurut Ray, bobot kasus tersebut sudah menurun.
“Urusan Hasto begitu cepat, tetapi urusan yang dekat dengan kekuasaan seperti ditutup mata. Kasus Hasto yang sebenarnya bobotnya sudah sangat turun, malah terus dikejar,” tambah Ray.
Sementara itu, laporan masyarakat mengenai dugaan KKN yang melibatkan Jokowi dan keluarganya justru seakan diabaikan. Ray menilai, KPK tidak memberikan perhatian yang sama terhadap isu-isu besar lainnya, seperti dugaan korupsi di Bank Indonesia (CSR BI), Blok Medan, hingga laporan kekayaan keluarga Jokowi.
Ray mengungkapkan, sebelumnya KPK terkesan mengundang masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi, namun hingga kini tidak ada tindak lanjut yang jelas.
“KPK seolah-olah hanya bermain di kasus-kasus tertentu. Dalam hal ini, masyarakat mulai pesimis terhadap kinerja lembaga ini,” kritiknya.
Ray mengakhiri pernyataannya dengan mengingatkan bahwa publik tidak bisa disalahkan jika menilai bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK hanya menyasar lawan politik, sementara kasus-kasus dalam lingkungan sendiri tidak mendapatkan perhatian yang sama.
“Tidak berlebihan jika masyarakat pesimis. Korupsi lawan politik dikejar sampai ke Antartika, tapi korupsi di lingkungan sendiri cukup berhenti di antarkita,” tegas Ray.***
