PANTAU LAMPUNG – Haris Rusly Moti, mantan komandan relawan TKN Prabowo-Gibran, menegaskan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
Haris mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap PDIP yang dianggap lepas tangan terkait kebijakan tersebut. Menurutnya, PDIP seharusnya dapat mencegah kebijakan ini saat pembahasan RUU yang mengatur PPN 12 persen.
“Jika ditanya siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan PPN 12 persen? Jawabannya jelas, PDIP! Seharusnya saat UU yang mengatur PPN 12 persen dibahas, PDIP sebagai partai penguasa harus tampil membatalkan pengesahan dan berlakunya UU tersebut,” tegas Haris.
Haris mengingatkan pentingnya memahami sejarah kebijakan ini, agar masyarakat tahu siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kenaikan PPN.
“Kata Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita harus ingat asal-usulnya, karena segala sesuatu pasti ada latar belakangnya,” tambahnya.
Aktivis yang juga terlibat dalam gerakan mahasiswa 1998 ini mengkritik sikap PDIP yang, menurutnya, justru ‘cuci tangan’ setelah kebijakan tersebut ditolak publik. Ia pun mengajak masyarakat untuk membuka mata terhadap siapa yang sebenarnya bertanggung jawab.
“Ketika kebijakan PPN 12 persen disahkan, Ketua DPR RI Puan Maharani dari PDIP yang memimpin. Ketua Panja RUU PPN juga berasal dari PDIP, yaitu Dolfi OFP. Jadi siapa yang sebenarnya bertanggung jawab?” ungkap Haris.
Haris juga menyayangkan sejumlah kader PDIP yang kini justru menyerang Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan ini, seakan ingin mengambil keuntungan politik dari isu kenaikan PPN.
“Kenapa politisi PDIP terlihat seperti pahlawan di malam gulita? Mereka memprovokasi dan meminta Presiden Prabowo untuk membatalkan kebijakan PPN 12 persen,” ujarnya.
Haris menekankan bahwa Presiden Prabowo hanya menjalankan perintah undang-undang yang telah disahkan oleh DPR yang dipimpin PDIP. Oleh karena itu, Haris berharap Presiden Prabowo dapat mengeluarkan kebijakan yang bijaksana agar kenaikan PPN tidak membebani rakyat.
“Presiden Prabowo, melalui masukan dari DPR, memutuskan agar PPN 12 persen hanya diberlakukan untuk barang mewah. Ini adalah langkah bijak untuk meringankan beban masyarakat,” pungkasnya.***
