PANTAU LAMPUNG – Meski status mereka telah berubah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024, para tenaga honorer harus memahami bahwa gaji mereka tetap stagnan.
Meskipun pemerintah telah menegaskan tidak akan memberhentikan para tenaga honorer, namun hal ini tidak diiringi dengan peningkatan gaji bagi mereka yang diangkat sebagai PPPK.
Saat ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diharapkan dapat memberikan arahan terkait nasib para tenaga honorer.
RPP ini juga dijadikan landasan hukum bagi pengangkatan mereka sebagai PPPK, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengatur jumlah besar tenaga honorer yang saat ini mencapai jutaan orang.
Namun, pengangkatan mereka sebagai PPPK pada tahun 2024 ini memberikan tekanan tambahan pada anggaran negara.
Salah satu solusi yang diajukan adalah pengangkatan mereka sebagai PPPK paruh waktu dengan sistem pembayaran berdasarkan jam kerja.
Dengan demikian, meskipun status mereka telah berubah menjadi abdi negara, gaji yang diterima para tenaga honorer yang diangkat sebagai PPPK tetap berpegang pada angka yang sama seperti saat mereka masih sebagai tenaga honorer.
Selain itu, pemberian uang pensiun juga diangkat sebagai salah satu opsi sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah kepada tenaga honorer yang diangkat sebagai PPPK.***
