PANTAU LAMPUNG – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Pringsewu mengkritisi ketimpangan pembangunan serta persoalan banjir yang terjadi di Pringsewu.
Kritikan tersebut disampaikan Aliansi BEM saat beraudensi dengan DPRD yang di ikuti puluhan perwakilan BEM dari 5 kampus yang ada di Kabupaten Pringsewu, pada Selasa, 11 Juni 2024.
“Hari ini kami dari BEM IBN, UMPRI, UAP, STIT, dan DCC menyampaikan beberapa aspirasi berupa keluhan masyarakat kepada wakil rakyat,” ujar Ketua Aliansi BEM Pringsewu Ferdi Arditya.
Menurut Ferdi salah satu poin penting adalah pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pagelaran Utara yang belum setara dengan kecamatan lain sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi dan kehidupan sosial.
“Kemudian sinyal di wilayah tersebut masih sangat susah kasihan masyarakat,” kata Ferdi.
Ketua BEM UMPRI Oki Bintang Arya menyoroti bidang pendidikan yang biayanya dinilai masih terlalu tinggi.
“Kami juga meminta kepada pemerintah supaya ada perhatian bagi pelajar yang berprestasi yakni berupa beasiswa,” pesannya.
Selanjutnya BEM juga mempertanyakan persoalan banjir yang sering terjadi di wilayah Sidoarjo, Wates, Parerejo, Tambahrejo serta wilayah lainnya dan sampai saat ini belum bisa teratasi.
“Dan satu lagi sampai sekarang belum ada predikat untuk Kabupaten Pringsewu apakah kota Pendidikan, kota wisata, dan sebagainya,” timpalnya.
BEM juga menyinggung soal pemilihan Muli Mekhanai Pringsewu yang dinilai hanya sebagai ajang seremonial tahunan.
“Kurang bermutu dan tidak ada perhatian pemerintah daerah bagi yang juara, justru yang memberi hadiah adalah pihak sponsor kemudian mereka juga tidak diberdayakan,” ungkapnya.
Menanggapi kritikan BEM, Wakil Ketua I DPRD Maulana M Lahudin mengatakan jika kondisi APBD Pringsewu masih sangat minim sekitar Rp1,2 triliun lebih dan masuk kategori C.
“Terkait pembangunan, Pringsewu belum memiliki kemampuan yang mumpuni hal itu dikarenakan PAD juga yang masih minim,” ujarnya.
Menurut dia PAD Pringsewu kurang lebih Rp147 M, kemudian dari APBD 1,2 triliun untuk belanja pegawai sebesar Rp610 miliyar, belanja modal sebesar Rp107 milliar.
“Pembanguan fisik di PUPR sekitar 60 miliar yang dibagi 9 kecamatan, jadi bukan berarti Kecamatan Pagelaran Utara tidak tersentuh pembangunan hanya saja masih terbatas menyesuaikan kemampuan keuangan,” ujar Maulana.
Terkait persoalan banjir Anggota Komisi IV Nurul Ikhwan mengatakan, penyebab banjir karena drainase kurang besar sedangkan biaya untuk pelebaran drainase jumlahnya tidak sedikit.
“DPRD tidak akan tinggal diam terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat hanya saja penyelesaiannya secara bertahap dan kami akan terus mendorong untuk peningkatan PAD,” paparnya.
Terkait pemilihan Muli Mekhanai, DPRD akan memanggil Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
“Sekali lagi kami sampaikan semuanya itu bermuara kepada anggaran sedangkan APBD Pringsewu sedang tidak sehat alias lebih besar pasak dari pada tiang,” tandasnya.***
