Sidang PS Sengketa Lahan Perumahan di Jati Agung, Kuasa Hukum Penggugat Ridho: Kami Punya Bukti Surat Perjanjian

PANTAU LAMPUNG – Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan melakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) terkait sengketa lahan objek bangunan yang terletak di Perumahan Jatisari Kelurahan Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat, 31 Mei 2024 siang.

Pemeriksaan setempat dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim

Galang Syafta Aristama dan dua hakim anggota yakni Ajie Surya Prawira dan Ryzza Dharma.

Turut hadir juga pihak penggugat yaitu Tri Joko Margono bersama Kuasa Hukumnya Ridho dari R.AH & CO serta pihak tergugat Feri, Jumadi dan Andri.

Kepada Pantaulampung.com, Kuasa Hukum Tri Joko, Ridho mengatakan, bahwa dalam sidang PS tersebut, ada keterangan yang menarik dari tergugat atasnama Feri.

“Ada statement yang cukup menarik dan agak lucu yang menurut kami. Karena dari pihak tergugat, khususnya Feri, dia mengklaim bahwa tidak pernah menandatangani perjanjian yang dibuat oleh penggugat,” kata Ridho.

“Itu kami bisa tegaskan disitu, bahwa itu adalah bohong besar dan salah besar.

Kami memiliki banyak bukti, salah satunya adalah turut tergugat pun atas nama Jumadi, itu pun ikut tanda tangan disitu, termasuk dengan Feri dan saksi-saksi lainnya,” jelasnya.

Menurut Ridho, tidak mungkin kliennya tiba-tiba membantu apabila tidak ada suatu berbentuk tertulis atau tertulisnya. Yakni perjanjian.

“Kami punya bukti-buktinya untuk membuktikan hal tersebut. Nanti, silakan. Dan berikutnya kami buktikan semua itu,” ujarnya.

Ridho pun berpesan kepada para tergugat, untuk tidak memberikan keterangan palsu.

“Kita punya pasal terkait keterangan palsu. Apabila kami bisa membuktikan, kami hanya mengingatkan.

Ayolah kita sama-sama menyelesaikan hal ini dengan baik-baik.

Kalau untuk keterangan palsu ini, kita mungkin dugaan ya. Ini dugaan. Ini dugaan yang dibuat oleh tergugat.

Termasuk mungkin apabila kalau Jumadi tidak mengakui atau tidak, yang dia juga bilang, dia bilang tidak mengetahui adanya permasalahan pak Joko. Kami hanya mengingatkan saja,” tegasnya.

“Tahu-tahu saya dapat panggilan, saya tergugat satu. Itu aja,” tegasnya.

Ditanya terkait apakah mengetahui atau tidak terkait masalah perjanjian antara tergugat dan penggugat itu? Jumadi mengatakan, “Kalau itu saya akui saya nanda tangan. Tapi disitu saudara Feri dan Pak Joko sudah ada tanda tangan. Dan lagi bukan sendirian saya,” terangnya.

Disinggung surat apa yang ditanda tangan, Jumadi mengatakan,”Waktu itu surat pengelola apa gitu. Bukan surat perjanjian jual beli. Iya kan, waktu itu.

Oh artinya pihak yang berjanjikan itu, itu tidak hadir, tapi selanjutnya sudah ada. Sudah ada. Pak Feri saya tanya sebelum saya tanda tangan, Pak Feri tak tanya.

Ferry mana Pak Joko kok nggak ada? Katanya di luar kota nggak bisa dihubungin. Nah klien saya, Dian Hartawan itu, dia bilang, udah mbah, karena itu udah ada tanda tangan Ferry sama Pak Joko, udah tanda tangan.

Itu dalam surat pengelolaannya? Iya. Bukan surat beli-beli? Iya,” ungkapnya.

Ditempat yang sama Andri selaku turut tergugat hanya mengatakan untuk mengosongkan rumah tersebut.

“Saya digugat disuruh mengosongkan rumah ini. Dasarnya karena mereka kabarnya punya surat jual beli antara terpilih. Tapi kalau saya kan patokannya kayak gini, kita kan konsumen ya pak. Konsumen itu kalau mau beli kan pasti lebih teliti. Yang pertama perizinan perumahan,” jelasnya.

“Perizinannya atas nama Feri. IMD-nya, semua tanda tangan masyarakat juga saya lihat kan. Masyarakat sini tanda tangan bahwa perumahan ini dibangun itu dengan izin yang harus diberi.

Kemudian saya melihat sertifikatnya. Kalau masalah ada konflik antara developer dengan rekan bisnis,

ya saya pikir itu kan sesuatu yang bukan hal yang asing ya, hampir rata-rata gitu kan gitu loh. Tapi kalau saya berpatokannya, satu sertifikatnya atas nama siapa, kemudian perizinan perumahannya seperti apa,

yang kedua ruas tanahnya, yang ketiga harganya,” ujarnya.

“Nah kalau pun ada persoalan antara pak Joko sama Feri, terus kemudian siapa yang mau menangkan, saya sebagai konsumen pun saya juga akan melukai. Tapi sejauh ini saya sebagai konsumen sesuai dengan aturan yang berlaku lah.

Ya kan, siapa yang punya sertifikatnya, siapa yang punya izin perumahannya, harganya, ruas tanahnya, semua-semua ya,” tambahnya.

Ditanya terkait kehadiran Feri, katanya pak Andri sempat minta uang tadi pas sebelum terakhir, Andri mengatakan,

“Gak ada kayaknya. Tadi, keterangan  yang terakhir, saya sudah bayar berapa, sudah lunas atau belum.

Nah itu saja sebenarnya yang ditiadakan gitu ya. Karena yang jelas intinya saya sebagai konsumen, saya beli rumah ini, dengan harga Rp350 juta. Yang sudah saya bayarkan baru DP sebesar Rp100 juta.

Seperti diketahui, gugatan yang dilayangkan oleh Tri Joko  berawal dari objek bangunan yang terletak di Perumahan Jatisari Kelurahan Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.