LAMPUNG TIMUR, PL- Sekitar 200 guru honorer menggeruduk Kantor Bupati Lampung Timur, Senin (26/6/2023). Mereka menuntut penambahan formasi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) untuk guru dan tenaga pendidikan tahun 2023.
Berdasarkan pantauan, para guru honorer mulai dari SD hingga SMP itu melakukan orasi di depan Kantor Bupati pukul 10.00.
Untuk pengamanan aksi damai, Polres Lampung Timur menerjunkan 142 personel ditambah 75 personel Satpol PP.
Untuk diketahui, tahun 2023 sebanyak 268 formasi PPPK disiapkan dari pusat untuk Lampung Timur.
Ismail (36), ketua FGPNS Lampung Timur yang juga sebagai koordinator aksi damai tersebut,mengatakan dirinya mewakili guru honorer di Lampung Timur, meminta Pemkab Lampung Timur untuk menambah formasi PPPK untuk guru dan tenaga pendidik di Lampung Timur.
“Saat ini ada 2.238 guru honorer di Lampung Timur yang telah masuk di data dapodik. Sedangkan kuota tahun 2023 sebanyak 268 formasi PPPK yang disiapkan dari pusat untuk Lampung Timur,” ujar Ismail kepada wartawan.
Pihaknya menilai kuota yang telah disiapkan, terlalu sedikit jika dibandingkan dengan total 2.238 guru honorer di Lampung Timur yang sudah masuk ke Dapodik (Data Pokok Pendidikan) .
“Sangat jauhlah. Maka dari itu kita menuntut untuk bisa setengahnya dari jumlah guru honorer yang saat ini sudah masuk ke data Dapodik,” ujarnya.
“Intinya kami ini meminta kepada BKD Lampung Timur untuk mengajukan penambahan formasi guru PPPK ke BKN,” tandasnya.
Selain itu pihaknya juga mengatakan terkait insentif guru honorer pada tahun 2022 hingga saat ini telah mendapatkan jawaban yang baik dari dinas terkait.
“Tadi pak kadis mengatakan untuk insentif tahun 2022 hingga saat ini yang kurang lebih selama 6 bulan, akan segera dibayarkan. Sebulan itu 300 ribu dan kalau 6 bulan sekitar Rp1,8 juta,” paparnya.
Ismail juga menjelaskan beberapa tuntutan yang lain dari guru honorer yang melakukan aksi damai pada hari ini.
“Tuntutan kami yang lain itu yakni, membuka formasi guru PAI se-Lampung Timur, kemudian meminta formasi guru bahasa Inggris di SD,” jelasnya.
Pihaknya juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk bisa mengangkat guru honorer menjadi PPPK tanpa tes melalui mekanisme penilaian kepala sekolah dan guru senior, dan terakhir meminta Pemerintah Daerah menyelesaikan peserta tes yang telah PG menjadi PPPK sampai dengan 2024,” pungkasnya
Setelah beberapa perwakilan dan kordinator aksi yang dipanggil ke dalam Kantor Bupati keluar dari ruangan, akhirnya para guru membubarkan aksinya.
(Asir)
