PESAWARAN, PL – Pemerintahan Desa Cilimus, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, kembali meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) kader PKK berlangsung di Balai Desa setempat, Rabu (10/05/2023).
Ketua TP PKK Kecamatan Teluk Pandan, Yusri Edy Sutrisno mengungkapkan, pembinaan PKK yang dilaksanakan di Desa Cilimus salah satunya menurunkan kasus stunting.
” Tentunya kasus stunting ini menjadi tanggungjawab kita bersama, termasuk
kader PKK, maka kami melakukan pembinaan kembali melalui 10 program PKK,” ujar Yusri Edy Sutrisno, bersama Ketua Tim Fasilitator Irma Damayanti, dan Ketua Pokja 4, Nazlina Mayanti, beserta Pengurus TP PKK setempat.
Menurutnya, kasus stunting di Desa Cilimus itu mengalami penurunan dari 40 kasus menurun menjadi 20, termasuk dari Desa Batu Menyan dari angka 32 kasus turun menjadi 19 kasus.
” Kasus stunting di Kecamatan Teluk Pandan itu turun berkat keseriusan dan kepedulian Kepala Desa (Kades) bebas stunting dengan berkolaborasi bersama pihak dinas terkait,” kata Ketua TP PKK Kecamatan Teluk Pandan.
Ia juga menambahkan, kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pemahaman tupoksi 10 program kerja PKK dari Pokja 1, Pokja II, Pokja III dan Pokja IV, terutama dalam membuat pelaporan setiap kegiatan.
” Karena itu saya berharap kepada Kader PKK Desa Cilimus kedepan agar bisa maju dan lebih baik lagi untuk bisa sejajar dengan desa lainnya seperti dari kecamatan lainnya,” ucapnya.
Ketua Pokja IV Bidang Kesehatan Nazlina Mayanti mengungkapkan, pentingnya kader PKK menyusun, menjalankan, dan mengevaluasi program kerja PKK agar selalu update. ” Sehingga tertib administrasi, terlebih dalam setiap kegiatan rakor untuk selalu disampaikan. Karena itu pentingnya pembinaan,” pungkasnya.
Kepala Desa (Kades) Cilimus Nurul Listiana melalui Sekdes Cilimus Yoga Pratama mengungkapkan, pembinaan kader PKK ini dilaksanakan setiap tahunnya sesuai tupoksi Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3 dan Pokja 4 dari 10 program pokok PKK, termasuk menekan angka kasus stunting di Desa Cilimus, kini mengalami penurunan dari 40 kasus turun 20 kasus.
” Namun demikian juga pentingnya pembinaan para kader PKK tersebut agar tertib administrasi baik dalam menyusun, menjalankan, mengevaluasi program kerja PKK, sebagaimana dasar hukum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan hasil Rakornas VII PKK Tahun 2010,” pungkasnya. (Wahyudin).
