PRINGSEWU, PL– Sejumlah persoalan mencuat dalam musrenbang tingkat kecamatan Pringsewu, termasuk “kue” pembangunan yang tidak adil.
Joni Sopuan salah satu anggota DPRD dapil kecamatan Pringsewu yang juga anggota Banggar DPRD setempat menyatakan kecamatan Pringsewu sebagai ibukota kabupaten mestinya ada prioritas anggaran. Tetapi sejauh ini alokasi anggaran dinilai tidak adil apalagi kecamatan Pringsewu merupakan penyumbang PAD.
Ia mencontohkan untuk kelurahan Pringsewu Timur misalnya untuk pajak daerah seperti PBB mampu menyetorkan sebesar sekita Rp700 juta.
“Di kecamatan Pringsewu ada lima kelurahan,” ungkapnya.
Sementara PAD kabupaten seluruh Pringsewu dari 9 kecamatan hanya Rp146 milyar dari APBD Pringsewu sebesar Rp1,3 triliun.
Joni Sopuan menyatakan mestinya ada prioritas anggaran khusus untuk ibukota kabupaten yaitu kecamatan Pringsewu. Sebab sampai saat ini Pringsewu belum bisa menunjukkan identitasnya sebagai ibukota kabupaten.
Musrenbang kecamatan Pringsewu yang dihadiri para kepala Pekon dan sejumlah kepala OPD juga dihadiri langsung Pj. Bupati Pringsewu Adi Erlansyah.
Musrenbang yang dihadiri 10 kepala Pekon dan lima lurah, secara keseluruhan terdapat seratusan usulan pembangunan untuk 2024.
Kemudian terkait pelebaran jalan pemkab harus konsisten karena DPRD sangat mendukung. Tetapi kata dia baru saja ada beberapa meter pembebasan tanah, sudah ada pembangunan drainase yang dilakukan balai besar, tetapi di nilai tidak layak, baik lebar, kedalaman dan kemiringannya.
“Yang jelas jika di bangun jalur dua, bisa saja drainase itu tertimbun lagi,” kata dia.
Anggota dewan Sudiono menyoroti terkait keberadaan bendungan Way Sekampung yang tidak bisa mengaliri sawah di Pringsewu. Ia berpendapat dinas pertanian harus memperbanyak sumur bor untuk pertanian sehingga kebutuhan air pertanian bisa dipenuhi.
Pj. Bupati Edi Erlansyah menyatakan, berdasarkan konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu 2024, Pemkab Pringsewu menetapkan tema pembangunan 2024 yaitu ‘Penguatan Sektor Ekonomi Strategis dan Kualitas Sumber Daya Manusia’.
Adi Erlansyah saat membuka Musrenbang Kecamatan Pringsewu 2023 di kantor kecamatan setempat, Rabu (15/02/23), mengatakan usulan pembangunan harus selaras dengan rencana kegiatan kabupaten, jika tidak selaras dengan prioritas pembangunan kabupaten, maka daftar usulannya tidak bisa diakomodir melalui Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SIPD.
Dalam RKPD tersebut juga ditetapkan 6 prioritas pembangunan, meliputi Peningkatan Ketahanan Perekonomian Daerah, Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia, Menurunkan Kemiskinan Ekstrim dan Stunting, Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, serta Meningkatkan Ketertiban, Kenyamanan dan Mitigasi Bencana.
Musrenbang ini, lanjut Adi Erlansyah, bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan pekon, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan Pringsewu.
Camat Pringsewu Moudy Ary Nazolla, S.STP., M.H. mengatakan Musrenbang Kecamatan ini merupakan rangkaian musyawarah yang ketiga, yang sudah diawali dengan musyawarah pembangunan mulai dari tingkat Dusun dan Lingkungan, kemudian tingkat Pekon dan Kelurahan serta tingkat Kecamatan Pringsewu.
“Usulan-usulan program yang kita sampaikan memang harus memiliki kebersamaan dengan kecamatan lain, karena nanti akan dinilai mana program prioritas yang akan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu,” katanya.
Turut hadir dalam Musrenbang: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs.Masykur, M.M., Kepala Bappeda Pringsewu A. Fadoli, M.Si. beserta sejumlah kepala perangkat daerah, anggota DPRD Pringsewu dari Dapil I Kecamatan Pringsewu diantaranya Ir.Joni Sapuan, Sudiono, S.Kom., Asa Athorida El-Hakim, S.E., M.M., Bambang S.Irianto, S.T. dan Leswanda Putra.
Widodo.
