BANDAR LAMPUNG, PL– Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah II (Kanwil II) akhirnya mengungkap mengapa minyak goreng rakyat merek MinyaKita langka di pasar tradisional.
Sejumlah pedagang di pasar tradisional khususnya Kota Bandar Lampung, mengeluhkan langkanya stok minyak goreng yang dipromosikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut.
Bahkan salah seorang pedagang mengaku, kalaupun ada MinyaKita, dapat dipastikan harga yang dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan oleh pemerintah pusat yakni Rp14 ribu.
Kepala Kantor KPPU Wilayah II Wahyu Bekti Anggoro mengatakan, pihaknya telah menemukan penyebab terjadinya kelangkaan stok MinyaKita di pasar tradisional.
Kelangkaan tersebut dikarenakan adanya perilaku penjualan bersyarat (tying) yang dilakukan oleh Distributor terhadap penjualan MinyaKita di Provinsi Lampung.
Perilaku penjualan bersyarat tersebut dilakukan oleh PT Indomarco Adi Prima (PT IAP) dan PT Agung Putra Niaga Mandiri (PT APNM).
“Jadi toko atau kios harus membeli produk lainnya apabila ingin mendapatkan suplay MinyaKita,” ungkapnya Senin (13/2/2023).
PT IAP misalnya, perusahaan tersebut memberikan syarat kepada pihak toko atau kios untuk membeli lada putih bubuk dan garam sebagai syarat untuk mendapatkan suplai MinyaKita.
Sedangkan PT APNM mensyaratkan harus membeli bawang putih bubuk dan minyak goreng kemasan non subsidi sebagai syarat untuk mendapatkan suplai Minyakita.
Kemudian, persyaratan tersebut dikeluhkan oleh para pedagang di pasar, lantaran produk yang menjadi syarat tersebut sulit untuk dijual.
“Dampaknya, para pedagang di pasar tradisional terpaksa menjual produk MinyaKita di atas HET yang telah ditentukan, agar dapat mengembalikan modal atas pembelian persyaratan tersebut,” katanya.
Selain itu, KPPU juga menemukan terdapat sejumlah toko dan kios yang menolak menerima suplay MinyaKita. Hal tersebut dikarenakan tidak mau mengambil resiko.
“Praktik inilah yang menyebabkan terbatasnya kesediaan stok dan penjualan di atas HET minyak goreng rakyat merek MinyaKita,” ujarnya.
Wahyu mengatakan, pihaknya telah mengirim surat tertulis kepada PT IAP dan PT APN untuk didengarkan keterangannya atas perilaku penjualan bersyarat tersebut.
Menurut Wahyu perilaku tying dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pada Pasal 15 ayat (2)UU No. 5/1999 menyebutkan bahwa, “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok”.
Oleh sebab itu, KPPU memberikan peringatan keras kepada pelaku usaha untuk segera menghentikan praktik penjualan bersyarat terhadap produk Minyakita di Provinsi Lampung.
“KPPU akan mengambil langkah sebagaimana yang diperlukan sesuai dengan amanat UU No.5 Tahun 1999,” jelasnya.
(*)
